Berita.

Pemerintah Jakarta memberikan sejumlah keringanan bagi para pemilik kendaraan.

Penerimaan pajak yang terkumpul di daerah Kepulauan Riau atau Kepri, tercatat mencapai angka Rp4.023,31 miliar hingga bulan Mei 2025.

Kemenkeu menyampaikan adanya perubahan target perpajakan yang akan diimplementasikan pada RAPBN untuk tahun 2026

AS dan Jepang telah mencapai persetujuan terkait perdagangan dan dapat menurunkan tarif pajak resiprokal.

Isu pengenaan pajak atas amplop kondangan ditepis oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.

DJP menginformasikan bahwa akan ada perubahan yang diberikan terkait dengan pengenaan pajak atas aset kripto, yang sebelumnya diatur dalam PMK 81/2024.

DJP telah resmi merilis Piagam Wajib Pajak atau yang dikenal juga sebagai Taxpayers’ Charter, berisikan hak dan kewajiban WP.

Ambang batas pajak konsumsi atas pembelian mobil mewah akan diturunkan oleh pemerintah Tiongkok.

Pemerintah Jakarta telah merilis aplikasi baru yang dapat mendukung digitalisasi perpajakan Jakarta, yaitu E-TRAPT.

Pemerintah Chennai di India akan melakukan penambahan pajak properti dan melakukan identifikasi properti komersial dengan pajak yang rendah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh keadilan yang didorong dalam sistem perpajakan global.

Pihak DJP tidak akan langsung menunjuk pihak marketplace sebagai pemungut pajak, melainkan akan menunggu sejumlah hal.

DJP akan segera merampungkan kebijakan pajak baru yang mengatur pengenaan pajak atas instrumen investasi, yakni aset kripto dan bullion.

Pemungutan PPh Pasal 22 akan dilakukan kepada pedagang online dalam negeri. Namun, hal ini bukan berarti membatasi pemungutan pajak dari marketplace.

DJP akan merilis piagam WP atau Taxpayer Charter, yang memuat sejumlah peraturan dan kewajiban pajak WP.

DJP akan melakukan penguatan kegiatan pengawasan melalui sosial media para Wajib Pajak (WP).

Antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjadi kesepakatan perdagangan terbaru, yakni penurunan tarif pajak impor.

Salah satu target harapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penyempurnaan digitalisasi sistem pajak.

Pemerintah mengatur penunjukan penyelenggara berbagai marketplace untuk memungut pajak melalui PMK terbaru ini.

Pemprov Jawa Timur menggelar progam pemutihan pajak untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2025 ini.