Berita.

Badan Otoritas India telah merencanakan adanya pengenaan pajak atas platform mata uang kripto.

Proyeksi belanja pajak dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp563,6 triliun.

Pemerintah telah menerbitkan revisi atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 yaitu PER-16/PJ/2025.

Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan keringanan pajak bagi para pemilik kendaraan bermotor.

Aktivitas shadow economy direncanakan dapat dioptimalisasi untuk penerimaan pajak.

Kemendagri telah menerbitkan surat yang mengimbau beberapa daerah di Indonesia untuk mengkaji ulang kenaikan jenis PBB-P2.

Pemerintah tidak akan memberlakukan jenis atau tarif pajak baru untuk mengejar target penerimaan tersebut.

Pemerintah telah menetapkan adanya peningkatan target penerimaan perpajakan untuk tahun 2026 nanti.

Badan Usaha Kebudayaan Jepang tengah mempertimbangkan rencana untuk memberikan keringanan pajak kepada bioskop yang melakukan renovasi.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul dari daerah Jakarta Barat telah mencapai Rp42,29 triliun hingga akhir Juli 2025.

PBB-P2 di Jombang telah mengalami peningkatan hingga 1.202% sejak tahun 2024.

Jumlah rasio pajak yang tercatat hingga semester-I tahun 2025 hanya mencapai angka 8,42% terhadap PDB Indonesia.

Pajak progresif dianalisa dapat menambah penerimaan negara hingga Rp524 triliun per tahunnya.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul hingga pertengahan Agustus 2025 baru mencapai Rp996 triliun atau setara dengan sekitar 45,51% dari target.

Dewan Konstitusi Prancis akan segera mengumumkan keputusannya terkait dengan Pajak Layanan Digital atau Digital Services Tax (DST).

Negara tidak akan menerima pendapatan apapun secara langsung dari pembayaran royalti.

Anggota dewan di Kota Aberdeen, Skotlandia, memutuskan untuk mengenakan pajak turis mulai tahun 2027 mendatang.

Pemprov Jakarta resmi memberlakukan Pajak Alat Berat sebagai bentuk optimalisasi penerimaan daerah.

PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan angka setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp839,99 miliar.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru yang bertindak sebagai peraturan turunan dari PMK Nomor 37 Tahun 2025, yaitu Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-15/PJ/2025.