Berita.

Pemerintah Spanyol tengah merencanakan sejumlah kebijakan perpajakan yang akan berdampak terhadap krisis perumahan negara tersebut.

Bersamaan dengan pemberitahuan perbaikan tersebut, DJP juga membagikan informasi mengenai jumlah faktur pajak yang berhasil dibuat.

DJP menyampaikan bahwa kini isu-isu yang ditemukan oleh WP mengenai akses layanan Coretax telah diperbaiki.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan bahwa penggunaan tarif pajak progresif untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Pengemplang pajak tidak akan bisa mendapatkan layanan publik dari pemerintah dengan adanya sistem baru ini.

Pemerintah kota Kyoto berencana untuk meningkatkan tarif pajak turis yang berlaku mulai tahun 2026

Setelah 10 hari berlakunya Coretax sebagai sistem administrasi pajak yang baru, banyak masalah yang ditemui oleh Wajib Pajak (WP) ketika mengakses laman Coretax.

Digitalisasi sistem perpajakan ini dipercaya dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Sebagai bentuk untuk meringankan beban pajak masyarakat, pemerintah beberapa daerah memberlakukan program diskon PKB yang berlaku mulai Januari 2025.

Malaysia dan Singapura bekerja sama untuk mengimplementasikan zona ekonomi khusus yang menawarkan sejumlah insentif pajak dalam rangka menarik minat investor.

Pihak DJP memastikan bahwa WP tidak akan dikenakan denda jika terlambat menerbitkan faktur pajak dikarenakan sistem Coretax yang bermasalah.

Komite Transformasi Digital direncanakan untuk dibuat dalam rangka mendorong kepatuhan pajak Indonesia.

Realisasi pajak daerah Jakarta yang terkumpul selama tahun 2024 mencapai angka Rp44,46 triliun

Indodax melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang berlaku atas transaksi aset kripto.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul selama tahun 2024 tidak berhasil mencapai target

MK memutuskan untuk menetapkan spa atau mandi uap menjadi layanan kesehatan tradisional.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis petunjuk teknis terbaru bagi para pelaku usaha seputar penerbitan faktur pajak setelah berlakunya PMK 131/2024.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan sejumlah hal mengenai pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai tahun 2025.

WP kini sudah dapat mengakses sistem administrasi perpajakan baru, yakni Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax.

Pemerintah merilis KMK Nomor 19/KM.10/2024 yang mengatur besaran tarif sanksi administratif bulan Januari 2025.