Photo of glasses on top of a tax form. Photo of Supannee U-prapruit on Unsplash.
Berdasarkan paparan dari Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Bimo Wijayanto, ada sejumlah langkah yang akan digunakan sebagai langkah mitigasi untuk meningkatkan kepatuhan atau compliance Wajib Pajak (WP). Potensi pajak ini ada, namun hilang akibat masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Menurut laporan dari World Bank, Indonesia memiliki compliance gap perpajakan yang mencapai angka Rp548 triliun atau kurang lebih setara dengan 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, strategi yang dijalankan pemerintah harus secara langsung berdampak pada tingkat compliance WP yang masih sangat tinggi.
Compliance gap yang tinggi, menurut Bimo, menunjukan adanya potensi ketidakpatuhan pajak, misalnya seperti potensi tindak penghindaran pajak hingga penggelapan pajak. Selain itu, policy gap atau besar nilai pajak yang tidak terpungut akibat kebijakan menyentuh angka Rp396 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB, yang lebih rendah dibandingkan compliance gap.
Oleh karena itu, DJP tengah melakukan perancangan strategi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah compliance gap di Indonesia. DJP kini melakukan strategi peningkatan pelatihan dengan fokus penegakan hukum yang ditargetkan, melakukan penerapan compliance risk management bagi WP, dan juga melakukan edukasi perpajakan.
DJP juga akan melakukan pengembangan terhadap sistem pajak, yakni dengan melakukan digitalisasi sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan Core Tax Administration System atau Coretax, e-Faktur, bukti potong, hingga penggunaan single profile dan pertukaran informasi.
