Yuk Perhatikan Besar Tarif Bunga Sanksi Administratif Pajak di Bulan Februari 2023

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua jenis sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif sendiri dikategorikan sebagai sanksi yang dikenakan pada kesalahan atau pelanggaran yang ringan, dan dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Setiap bulannya, besar sanksi administratif akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pada bulan Februari 2023, dikeluarkan besar sanksi administratif yang baru berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.10/2023 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2023.

Berikut adalah besar tarif sanksi administratif pajak yang ditetapkan untuk bulan Februari 2023:

Tarif bunga per bulan atas Sanksi Administratif Pajak Februari 2023

Pasal dalam KUP	Pengenaan Sanksi administratif Atas	Tarif bunga per bulan
Pasal 19 Ayat (1)	SKPKB atau SKPKB tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tapi pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar (Bunga Penagihan)	0,57%
Pasal 19 Ayat (2)	Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Angsuran/penundaan pembayaran pajak)
Pasal 19 Ayat (3)	Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. (Kurang bayar akibat penundaan penyampaian SPT Tahunan)
Pasal 8 Ayat (2)	Kurang Bayar akibat Pembetulan SPT Tahunan	0,98%
Pasal 8 Ayat (2a)	Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Masa (sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
Pasal 9 Ayat (2a)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa
Pasal 9 Ayat (2b)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan/ PPh Pasal 29
Pasal 14 Ayat (3)	Penerbitan SPT oleh DJP akibat: PPh yang tidak/kurang bayar; berdasarkan hasil penelitian, ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan/atau salah hitung. (PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung)
Pasal 8 Ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). (Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT)	1,40%
Pasal 13 Ayat (2)	SKPKB terbit karena pajak yang terutang kurang dibayar akibat dari hal-hal yang diatur pada Pasal 13 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan (e) UU KUP (Sanksi SKPKB)	1,82%
Pasal 13 Ayat (2a)	SKPKB terbit karena PKP tidak melakukan penyerahan dan telah menerima pengembalian atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (6e) UU PPN (Pengembalian pajak masukan dari pengusaha kena pajak yang tidak berproduksi)
Pasal 13 Ayat (3b)	Tambahan sanksi administratif atas penerbitan SKPKB dalam hal: Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran Terdapat PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) atau kewajiban saat diperiksa (Pasal 29 UU KUP) sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	2,23%

Tarif atas Imbalan Bunga Pajak Februari 2023

Pasal dalam KUP	Pemberian Imbalan Bunga Atas	Tarif bunga per bulan
Pasal 11 Ayat (3)	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Keputusan (Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak)	0,57%
Pasal 17B Ayat (3)	SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu berakhir
Pasal 17B Ayat (4)	SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan: tidak dilanjutkan penyidikan Dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan Dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas
Pasal 27B Ayat (4)	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas: pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya

Ilustrasi Perhitungan Sanksi Bunga

Pada bulan Juli 2022, PT ABC memiliki pajak yang terutang sebesar Rp150.000.000 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tepat waktu. Kemudian, pada bulan Maret 2023, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa pajak terutang pada Juli 2022 yang seharusnya adalah sebesar Rp250.000.000. Berapa jumlah sanksi bunga yang harus dibayarkan oleh PT ABC?

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP, pajak terutang yang kurang dibayar sebagai hasil dari pemeriksaan dapat mengakibatkan timbulnya sanksi administratif berupa bunga yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Jumlah sanksi administratif berupa bunga dihitung berdasarkan tarif suku bunga acuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun tarif sanksi bunga yang digunakan adalah suku bunga acuan yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Mengacu pada Keputusan Kementerian Keuangan No.45/KM.10/2022 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga yang berlaku sejak 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023, besarnya tarif sanksi bunga untuk Pasal 13 ayat (2) adalah 1,82% per bulan. Dengan demikian, sanksi bunga yang harus dibayarkan oleh PT ABC adalah sebagai berikut:

Sanksi Bunga = Tarif x Jumlah Pajak Terutang yang Kurang Bayar x Jumlah Bulan

Sanksi Bunga = 1,82% x (Rp250.000.000-Rp150.000.000) x 7 bulan

Sanksi Bunga = 1,82% x Rp100.000.000 x 7 bulan

Sanksi Bunga = Rp12.740.000

Ilustrasi Perhitungan Imbalan Bunga

Pada tanggal 10 September 2022, PT DEF menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebesar Rp200.000.000. Dalam jangka waktu 1 bulan, DJP belum juga mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Pada 1 Maret 2023, DJP menerbitkan Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Bunga (SKPPB). Berapa jumlah imbalan bunga yang diterima PT DEF atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut?

Berdasarkan pasal Pasal 11 Ayat (3) UU KUP, atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif suku bunga acuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun tarif imbalan bunga dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. Mengacu pada Keputusan Kementerian Keuangan No.45/KM.10/2022, besarnya tarif imbalan bunga untuk Pasal 11 Ayat (3) adalah 0,57% per bulan. Dengan demikian, imbalan bunga yang diterima oleh PT DEF adalah sebagai berikut:

Imbalan Bunga = Tarif x Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak x Jumlah Bulan

Imbalan Bunga = 0,57% x Rp200.000.000 x 5 bulan

Imbalan Bunga = Rp5.700.000

Untuk tarif bunga sanksi administratif pajak bulan-bulan lainnya, silahkan kunjungi website kami.

Hubungi Kami

Marketing Communications at MIB

📧 communications@mib.group

📞 +62 819 1188 0099

MIB adalah grup profesional bersertifikat dan terdaftar di Indonesia, di mana setiap anggota memiliki keahlian yang unik. Setiap anggota bersifat independen, mematuhi standar kami, dan bertanggung jawab atas pekerjaan dan layanan yang diberikan kepada klien.