Photo of rows of codes. Photo by RoonZ nl on Unsplash.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja meluncurkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negerti (Kemendagri). Melalui PKS tersebut, DJP akan melakukan uji coba untuk 2 (dua) sistem dengan teknologi terbaru.
Pembaruan PKS ini terus dilakukan oleh DJP dalam rangka mendukung proses uji coba untuk kedua mesin tersebut, yakni Digital ID dan Payment ID, yang diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data kependudukan, terutama terkait dengan perpajakan.
Pembaruan PKS mencakup sejumlah hal, seperti pemberian hak akses dan penggunaan data kependudukan sehubungan dengan perpajakan, dimana data milik Wajib Pajak (WP) kini semakin terdigitalisasi dengan adanya sistem Payment ID dan Digital ID.
Pengembangan sistem digital ini juga berlaku untuk DJP, dimana pada awal tahun 2025, DJP telah meluncurkan sistem administrasi perpajakan terbaru yakni Core Tax Administration System atau Coretax. Kerja sama antar instansi pemerintah merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam mewujudkan e-government, yang tidak hanya dapat mempermudah masyarakat tetapi juga memperkuat pengawasan.
Payment ID sendiri merupakan sistem pembayaran yang saat ini tengah diuji coba oleh Bank Indonesia (BI). Payment ID diharapkan dapat melacak transaksi keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Sedangkan Digital ID adalah sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil, yang merupakan digitalisasi dari dokumen kependudukan yang dimiliki WNI ke dalam handphone yang dimiliki.
