Photo of a parking space. Photo by John Matychuk on Unsplash.
Pemerintah Jakarta mengatur pengenaan sejumlah pajak daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu jenis pajak daerah yang diatur yakni pajak parkir, dimana parkir termasuk sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Secara umum, tarif PBJT yang berlaku yakni sebesar 10%, dan dikenakan pada berbagai jasa termasuk jasa parkir, jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman, serta jasa kesenian dan hiburan. Hal ini berarti segala hal yang berhubungan dengan parkir akan dikenakan tarif PBJT sebesar 10%.
Ini berarti bahwa parkir valet dan juga penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir akan dikenakan tarif PBJT tersebut. Namun, ada kriteria tempat parkir yang membuat tempat tersebut dikecualikan dari pengenaan PBJT. Kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
Tidak hanya itu, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan juga dibebaskan dari pengenaan tarif PBJT 10%.