Photo of a market stall. Photo by Thomas Le on Unsplash.
Pemerintah menetapkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% akan berlaku mulai tahun 2025. Kebijakan ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini sejalan dengan ketentuan yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Meskipun begitu, beberapa kelompok barang dibebaskan dari pengenaan PPN 12%, sehingga PPN yang berlaku untuk barang-barang ini sebesar 0%. Barang-barang yang mendapatkan pembebasan PPN diantaranya barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, serta ikan dan susu.
Tidak hanya itu, jasa-jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, vaksin polio serta pemakaian air juga dibebaskan dari pengenaan PPN 12%. Pemerintah juga memutuskan untuk memberlakukan paket ekonomi yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, untuk kelas menengah, dan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Wiraswasta/industri.
Untuk tepung terigu dan minyak goreng besar tarif PPN yang berlaku yakni sebesar 11% karena pajak sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk masyarakat menengah diantaranya akan menerima keringanan dalam bentuk insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja di sektor padat karya.
Sedangkan untuk UMKM/Wiraswasta/Industri, bentuk paket ekonomu yang disiapkan oleh pemerintah diantaranya adalah pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp500 miliar serta PPh Final sebesar 0,5%.
