Photo of a retail store. Photo by Bernard Hermant on Unsplash,
Pemerintah telah merilis dokumen Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2026. Di dalam dokumen tersebut tercantum target penerimaan perpajakan yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Di dalam dokumen tersebut, tercantum sejumlah sektor usaha yang direncanakan dapat dioptimalisasi untuk penerimaan pajak, yakni dari aktivitas shadow economy atau ekonomi bawah tanah. Aktivitas yang dimaksud sendiri termasuk diantaranya perdagangan eceran, perdagangan emas, perikanan, serta makanan dan minuman.
Aktivitas shadow economy sendiri merupakan aktivitas atau transaksi yang sulit terdeteksi oleh otoritas pajak sehingga pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan atas transaksi tersebut tidak maksimal. Melalui shadow economy inilah pemerintah berencana untuk mengejar target penerimaan pajak tanpa harus menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan jenis pajak lainnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah cara untuk mengejar dan mengidentifikasi kegiatan shadow economy tersebut. Cara yang dimaksud termasuk pembentukan Compliance Improvement Program (CIP) khusus shadow economy dan juga implementasi analisis terkait dengan penegakan hukum untuk Wajib Pajak (WP) dengan risiko tinggi.
Pemerintah juga akan melakukan pencocokan data WP yang sebelumnya telah dilakukan dengan bantuan dan implementasi dari Core Tax Administration System atau Coretax di awal tahun 2025 ini.
