Photo of vehicles in India. Photo by Atharva Tulsi on Unsplash.
India tidak menyambut baik rencana pengenaan pajak karbon yang diusulkan oleh Uni Eropa (UE). Hal ini dikarenakan India menilai usulan dari Uni Eropa mengenai pengenaan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) tidak bisa diterapkan pada negara-negara berkembang.
India menyampaikan bahwa CBAM merupakan instrumen yang tidak adil, mengingat bahwa UE akan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas industri-industri di India dan akhirnya berdampak pada pengeluaran biaya yang lebih tinggi pada tingkat pasar domestik.
Delegasi Eropa oleh karena itu menyarankan bahwa India mengenakan pajak karbon dengan ketentuan mereka sendiri agar dapat mempertahankan akses ke pasar UE sekaligus mendukung rantai pasokan komoditas yang masuk agar lebih ramah lingkungan. Namun, hal ini dianggap akan merugikan India lantaran proses ini akan memakan biaya dekarbonisasi baja yang dapat membebani perekonomian negara.
Pemerintah India menambahkan bahwa UE diharapkan untuk mematuhi aturan pengurangan karbon sesuai dengan Paris Agreement 2015, dimana berdasarkan perjanjian tersebut negara-negara berkembang memiliki target pengurangan karbon yang lebih fleksibel dibandingkan dengan negara-negara maju.
Dengan menggunakan instrumen CBAM, tarif ekspor baja dan aluminium yang berasal dari India ke UE akan ditetapkan berada pada rentang 20% hingga 35%. Tarif ini dapat memberikan kerugian sebesar 0,05% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) India menurut analisa dari Center for Science and Environment (CSE).